Apa itu Utang Negara?

Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada sebuah negara. Artinya, utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat suatu negara. Utang ini nanti harus dibayarkan oleh pemerintah pada waktu tertentu dengan pokok utang ditambah bunga. Pemerintah juga harus mengembalikan utang negara dalam mata uang asing saat pembayaran utang dilakukan.

Kenapa Indonesia Berutang?

Pasti kita bertanya kenapa sih Indonesia berutang? Dalam menjalankan pemerintahan, mungkin sekali pendapatan negara mengalami surplus maupun defisit. Ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka akan terjadi defisit. Padahal pengeluaran tersebut merupakan kebutuhan yang memang mendesak dan penting. Nah, utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak tersebut. Salah satunya untuk menjaga momentum dan menghindari opportunity loss. Ketika ada kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, penundaan pembiayaan tidak dapat dilakukan karena akan berakibat kerugian yang lebih besar pada masa mendatang, seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan. Kesempatan pembiayaan pembangunan saat ini dioptimalkan untuk menutup gap penyediaan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain. Lalu untuk memberikan warisan aset yang baik untuk generasi selanjutnya Indonesia juga perlu berutang. Dengan pembangunan di sektor infrastruktur dan pendidikan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menyebabkan tingginya beban ekonomi yang ditanggung masyarakat, Utang ini dapat dimaksimalkan untuk pembangunan agar mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan biaya yang tidak kecil untuk memenuhi tuntutan dari sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan adanya kebutuhan yang sangat besar tersebut pendapatan negara tidak cukup untuk memenuhi itu semua sehingga diperlukan utang.

Dampak Utang Indonesia

Sudah diketahui, bahwa Indonesia mempunyai utang yang cukup besar. Lantas pastinya itu berdampak secara langsung maupun tidak terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Setiap utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan produktif dan investasi jangka panjang yang bertujuan agar menghasilkan dampak baik terhadap generasi yang akan datang. Pemanfaatan yang terlihat dengan banyaknya infrastruktur yang dibangun, misalnya bendungan, jalan tol, rel kereta api, pemukiman, pelabuhan, dan lainnya. Itu semua dilakukan bertujuan supaya akses masyarakat dapat lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjadi di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalamai pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen. Dengan demikian utang yang digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur ini cukup berdampak baik bagi bidang non infrastruktur seperti Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dan Almatsus (Alat Material Khusus). Diharapkan dengan regenerasi alutsista ini kedaulatan Indonesia dapat terjamin.

Jenis-jenis Utang

Saat kita mendengar utang negara, pasti yang banyak dipikirkan oleh kita adalah utang luar negeri. Namun, ternyata jenis utang negara bukan hanya utang luar negeri saja melainkan ada juga yang dalam negeri. Jenis utang negara terbagi menjadi 2, yaitu pinjaman dan surat berharga negara.

1. Pinjaman

   Pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi Pinjaman Dalam Negeri atau Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) merupakan jenis pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah yang diperoleh dari Lender Dalam Negeri, dalam hal ini yaitu BUMN atau Pemerintah Daerah (Pemda), yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Biasanya Pinjaman Dalam Negeri dilakukan sebagai alternatif untuk menutup gap defisit biaya jangka pendek APBN. Sendangkan Pinjaman Luar Negeri biasanya digunakan untuk pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan permodalan, pembangunan dan pengadaan barang maupun kegiatan capacity building.

2. Surat Berharga Negara
   1. Surat Utang Negara (SUN)

      Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi pemerintah adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara dibagi menjadi 2, yakni SUN Domestik dan SUN Internasional.

      • Surat Utang Negara Domestik

        Surat Utang Negara Domestik merupakan obligasi pemerintah yang diterbitkan di pasar domestik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Contohnya, seperti Fixed Rate (FR), Variable Rate (VR), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara Ritel (ORI), dan Savings Bond Ritel (SBR).

      • Surat Utang Negara Internasional

        Surat Utang Negara Internasional adalah obligasi pemerintah yang juga diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN, yang ditransaksikan dalam valuta asing di pasar perdana internasional dan pasar perdana Jepang.

   2. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

      Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut juga Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat yang bernilai sama yang merepresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset (usufruct), dan jasa (services), atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu (AAOIFI Sharia Standards Nomor 17 tentang Investment Sukuk).

      • SBSN Domestik

        Surat Berharga Syariah Negara Domestik merupakan SBSN yang diterbitkan di pasar domestik dalam mata uang Rupiah. Contohnya, seperti Islamic Fixed Rate (IFR), Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S), Project Based Sukuh (PBS), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

      • SBSN Internasional

        Pemerintah mengembangkan dan menerbitkan instrumen Sukuk Negara untuk pasar internasional, yaitu Sukuk Negara Indonesia (SNI) atau yang dikenal dengan Sukuk Global/Valas. SNI adalah Sukuk Negara yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional, memberikan tingkat imbalan tetap (fixed coupon), serta dapat diperdagangkan (tradable).

Jika kita telisik lebih dalam, berdasarkan data yang dihimpun dari website resmi Bank Indonesia melalui publikasi SULN (Statistik Utang Luar Negeri) Indonesia, utang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia pada bulan April tahun 2022 bernilai sebesar 409,464 miliar US$ atau sekitar 6.030,995 triliun rupiah (Kurs US$1 = Rp. 14.729 per 14 Juni 2022). Dari angka tersebut, utang luar negeri dapat diposisikan menjadi beberapa cakupan, antara lain menurut sektor ekonomi dan kreditor (negara pemberi pinjaman).

Posisi Utang Luar Negeri menurut Sektor Ekonomi

Utang luar negeri Indonesia dalam cakupan ini terbagi menjadi 17 sektor yakni:

1. Pertanian dan Peternakan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara
5. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Dari 17 sektor tersebut, sektor tertinggi pertama disumbangkan oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yakni sebesar 74,320 miliar US$. Angka ini kemudian disusul oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di urutan kedua (47,016 miliar US$) dan Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara di urutan ketiga (43,621 miliar US$).

Posisi Utang Luar Negeri menurut Kreditor (Negara)

Kreditor atau peminjam dalam utang luar negeri Indonesia terdiri dari 3 pihak, antara lain: Negara Peminjam, Organisasi Internasional, dan Lainnya. Negara Peminjam memberikan sumbangan utang luar negeri yang paling besar yaitu sebesar 212,37 miliar US$. Angka ini kemudian disusul oleh Lainnya sebesar 154,948 miliar US$ dan Organisasi Internasional sebesar 42,146 miliar US$.

Masih berdasarkan data SULN (Statistik Utang Luar Negeri) Indonesia, dari pihak negara peminjam, sejak tahun 2012, Singapura konsisten menjadi peminjam utang luar negeri tertinggi untuk Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2011, Jepang menjadi negara peminjam utang luar negeri tertinggi bagi Indonesia dengan nilai sebesar 43,774 miliar US$ yang disusul oleh Singapura sebesar 38,497 miliar US$. Tetapi, pada tahun 2012, utang luar negeri Indonesia terhadap Jepang turun ke angka 40,026 miliar US$ sementara terhadap Singapura meningkat ke angka 42,288 miliar US$ dan terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, utang luar negeri Indonesia terhadap Singapura pernah menyentuh angka dua kali lebih besar dari utang luar negeri Indonesia terhadap Amerika dan Jepang dalam rentang waktu 10 tahun kebelakang.

Berikut adalah 5 negara peminjam utang luar negeri tertinggi dan 3 negara peminjam utang luar negeri terendah bagi Indonesia:

1. Tertinggi
   • Singapura (60,723 miliar US$)
   • Amerika (34,885 miliar US$)
   • Jepang (25,198 miliar US$)
   • Tiongkok (21,719 miliar US$)
   • Hongkong (16,857 miliar US$)
2. Terendah
   • Oceania (37 juta US$)
   • Belgia (112 juta US$)
   • Spanyol (251 juta US$)

Di sisi lain, Indonesia juga melakukan pinjaman/utang luar negeri kepada Organisasi Internasional. Dari pihak Organisasi Internasional, Indonesia melakukan utang luar negeri tertinggi kepada IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) sebesar 18,936 miliar US$. Angka ini kemudian disusul oleh pinjaman terhadap ADB (Asian Development Bank) sebesar 10,619 miliar US$ dan IMF (International Monetary Fund) sebesar 8,680 miliar US$.

Tren Utang Indonesia dan Perbandingan dengan Negara Lain

Bank Indonesia dalam publikasinya yakni Statistik Utang Luar Negeri Indonesia merilis nilai utang luar negeri Indonesia dengan rentang waktu 10 tahun ke belakang dan merinci perubahan nilai utang per bulannya dengan rentang waktu 1 tahun. Dari publikasi tersebut, jika nilai utang luar negeri Indonesia pada periode bulan April 2021 hingga April 2022 digambarkan ke dalam grafik, akan memberikan hasil sebagai berikut.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa tren utang luar negeri Indonesia selama setahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Pada bulan Agustus tahun 2021, utang luar negeri Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,86 persen ke angka 425,04 miliar US$. Angka ini merupakan nilai hutang tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam 10 tahun terakhir hingga saat ini. Di sisi lain, pada awal tahun 2022, tren utang luar negeri Indonesia sempat mengalami kenaikan tipis sebesar 0,64 persen ke angka 417,38 miliar US$ namun setelahnya terus mengalami penurunan hingga angka 409,464 miliar US$ pada bulan April 2022.

Meskipun demikian, jika utang negara Indonesia dibandingkan dengan negara lain, ternyata utang negara Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara besar. Melansir dari laman World Population Review, pada tahun 2022, Jepang memiliki nilai utang sebesar 9,087 triliun US$ dengan rasio utang terhadap PDB yang paling tinggi (236,14%). Selain itu, Amerika Serikat mencatatkan nilai rasio utang terhadap PDB sebesar 108,80% dengan nilai utang sebesar 19,23 triliun US$. Singapura sendiri sebagai negara kreditor paling besar bagi Indonesia mencatatkan rasio utang terhadap PDB sebesar 128,2%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya sebesar 30,56%.

Kenapa negara maju memiliki utang yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Indonesia?

Beberapa negara maju seperti Singapura, Jepang, dan AS memiliki rasio utang terhadap PDB yang tinggi. Namun, kenapa negaranya tidak mengalami kebangkrutan? Hal ini disebabkan karena utang yang tinggi tersebut berasal dari rakyatnya sendiri. Selain itu, untuk negara seperti AS, kepercayaan pasar keuangan dunia terhadap pemerintahannya sangat tinggi. Hampir semua orang di dunia ini yakin, negaranya tidak akan bangkrut. Hal tersebut didorong kualitas sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang unggul di AS. Negara ini juga kaya sumber daya alam.

Sebelum membeli surat utang negara, investor melihat faktor risiko investasi. Negara maju seperti Amerika Serikat secara umum dianggap bebas risiko, sedangkan utang negara berkembang dianggap cukup berisiko. Investor juga harus mempertimbangkan stabilitas politik pemerintah suatu negara. Tingginya penerimaan pajak juga mendukung negara maju meminjam lebih banyak utang. Selain itu, PDB yang besar juga memiliki dampak positif pada risiko meminjam. Kemudian, dengan peringkat utang yang lebih berkualitas dibandingkan negara berkembang menyebabkan mereka bisa menerbitkan surat utang dengan bunga lebih rendah. Dengan begitu, beban bunga yang mereka tanggung tentu lebih ringan. Sebagaimana peringkat utang mempengaruhi bunga, reputasi negara juga berpengaruh pada bunga surat utang. Berdasarkan sebab-sebab di atas, negara maju memiliki utang yang lebih tinggi dibanding negara berkembang.

Selanjutnya seperti yang pernah dikatakan oleh ahli ekonomi senior, Faisal Basri, Singapura memiliki pengelolaan utang yang sangat baik dimana utang yang besar tersebut dibiayai oleh warga Singapura sendiri. Pengelolaan utang di Singapura melibatkan dana pensiun dan jaminan kesehatan pekerja. Pengelolaan yang mumpuni tersebut kemudian menggerakkan perekonomian negaranya.

Bagaimana Pengelolaan Utang Negara Indonesia?

Terdapat berbagai aspek dalam pengelolaan utang pemerintah, yakni:

1. Aset Negara
2. Belanja Modal
3. Rasio Defisit APBN & Rasio Utang Terhadap PDB
4. Keseimbangan Primer
5. Konsisten dan Hati-Hati Dalam Mengelola Utang
6. Utang Bukan Satu-Satunya Instrumen Kebijakan
7. Hasil Pada Jangka Menengah

Dalam pengelolaan tersebut, setiap langkah penyesuaian untuk mencapai satu tujuan selalu berakibat pada tujuan yang lain. Ini yang dikenal sebagai “trade-off”. Dalam mengatasi hal ini Pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan pembangunan dan terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan (sustainable). Pada periode 2018-2021, kebijakan fiskal Pemerintah masih bersifat ekspansif dengan APBN defisit, namun dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun secara persentase terhadap PDB serta perbaikan keseimbangan primer (primary balance) yang ditargetkan menuju positif. Pemerintah juga berupaya agar kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang secara persentase terhadap PDB menurun di tahun 2018 hingga 2021.

Sumber pembiayaan utang biasanya berasal dari domestik dan valuta asing. Untuk tahun 2022, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menyatakan akan terus mengoptimalkan penerbitan surat berharga negara (SBN) domestik sebagai sumber pembiayaan utang pada APBN 2022 sedangkan sumber utang luar negeri dimanfaatkan sebagai pelengkap. Hal itu untuk menghindari crowding out effect dengan tetap memperhatikan cost of fund yang menarik.

Salah satu faktor yang memengaruhi utang luar negeri di Indonesia adalah kuat atau lemahnya nilai tukar rupiah. Lalu ketika rupiah melemah, bagaimana dengan kemampuan pemerintah membayar utang negara?

Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed) pada Juni 2022 mengumumkan kenaikan suku bunga acuan yang agresif mencapai 75 bps yang menjadi kenaikan suku bunga terbesar sejak tahun 1994. Inflasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi sejumlah negara saat ini. Kondisi ini mendorong kenaikan bunga acuan oleh bank-bank sentral dunia menjadi keniscayaan untuk meredam kenaikan harga-harga tersebut.

Kementerian Keuangan menghitung akan ada tambahan sekitar Rp420 triliun pada penerimaan negara tahun ini. Semakin pulihnya aktivitas ekonomi juga mendukung naiknya penerimaan selain akibat kenaikan harga komoditas. Sri Mulyani mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut akan dikelola sehingga bisa dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat, termasuk juga mengurangi defisit APBN. Kemenkeu juga berencana menggunakan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk menekan defisit. Mengurangi defisit berarti pemerintah bisa mengurangi penerbitan utang baru. Ketika suku bunga meningkat namun issuance lebih sedikit, harapannya rasio utang per PDB Indonesia bisa diturunkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2022, 15 Juli). External Debt Statistics of Indonesia - June 2022. Diakses pada 9 Julii 2021, dari https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi- keuangan/sulni/Pages/SULNI-Juni-2022.aspx

DDTC. Strategi Pembiayaan Utang 2022, Pemerintah Andalkan SBN Rupiah. Diakses pada 9 Juli 2022 dari https://news.ddtc.co.id/strategi-pembiayaan-utang-2022-pemerintah- andalkan-sbn-rupiah-35230

detikFinance. (2022, 15 Juni). Daftar Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia 2022, RI Termasuk?. Diakses pada 9 Juli 2021, dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-6129229/daftar-negara-dengan-utang-terbanyak-di-dunia-2022-ri-termasuk

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI. (2017). Pahami Utang Negara. Diakses pada tanggal 9 Juli 2022 dari https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pahamiutang/index.php

Katadata. (2022, 16 Juni). Strategi Sri Mulyani Redam Dampak Kenaikan Bunga The Fed Ke Indonesia. Diakses pada 9 Juli 2022 dari https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/62ab215942ac6/strategi-sri-mulyani- redam-dampak-kenaikan-bunga-the-fed-ke-indonesia

Kementerian Keuangan RI. Mengenal Pinjaman Luar Negeri. Diakses pada 9 Juli 2022 dari https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kph/id/data-publikasi/artikel/2803-mengenal- pinjaman-luar-negeri-2.html

Kompas. (2021, 1 Oktober). Mengapa Negara Maju Gemar Punya Utang Banyak?. Diakses pada 9 Juli 2022 dari https://money.kompas.com/read/2021/10/01/070238126/mengapa- negara-maju-gemar-punya-utang banyak?page=all#:~:text=Negara%20maju%20bisa%20berutang%20banyak,damp ak%20positif%20pada%20risiko%20meminjam

Mankiw, N. G. (2015). Principles of Macroeconomics (Mankiw's Principles of Economics).

Menteri Keuangan RI. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 884/KMK.08/2017 TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN UTANG NEGARA JANGKA MENENGAH TAHUN 2018-2021

World Population Review. (2022). Debt to GDP Ratio by Country 2022. Diakses pada 10 Juli 2022, dari https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-national-debt